Transformasi pendidikan sepanjang 2025, menurut Mendikdasmen Abdul Mu’ti, harus dianggap sebagai modal intelektual, manajerial, dan etika untuk melangkah lebih baik di tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa mutu dan pemerataan layanan pendidikan, bukan bangunan atau anggaran, adalah ukuran keberhasilan sebenarnya.
Pesan ini ia sampaikan saat membuka Rakor Kebijakan dan Program PKPLK 2026 di Jakarta yang dihadiri 806 peserta dari berbagai daerah.
Rakor tersebut dijadikan forum untuk mengevaluasi hasil setahun terakhir sekaligus merancang arah kebijakan baru.
Mu’ti menekankan bahwa kualitas pembelajaran, keamanan iklim belajar, dan pendidikan yang inklusif harus menjadi dampak nyata dari kerja tahun 2025.
Orientasi ke depan, katanya, bukan lagi sekadar memenuhi sarana, tetapi memastikan pendidikan relevan dengan kebutuhan masa depan.
Bukan gedung atau alat semata yang menentukan kualitas, tetapi bagaimana semuanya mampu meningkatkan pembelajaran, tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola pendidikan harus bersih, karena masih ada oknum yang menyalahgunakan nama kementerian dalam penyaluran bantuan.
Menurut Mu’ti, dana pendidikan adalah amanah publik sehingga tidak boleh diselewengkan.
Ia menambahkan bahwa data pendidikan yang tidak akurat akan membuat kebijakan salah sasaran, sehingga perbaikan Dapodik dan perencanaan berbasis bukti wajib diperkuat.
Tantangan pemerataan pendidikan juga masih besar akibat faktor ekonomi, geografis, budaya menikah dini, hingga anak putus sekolah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperluas pembelajaran fleksibel, PJJ, dan kemitraan lintas sektor.
Ia menyebut bahwa pendidikan bukan hanya menyiapkan lulusan bekerja, tetapi juga mendorong peserta didik mampu menciptakan pekerjaan.
Sementara itu, Dirjen PKPLK Tatang Muttaqin menjelaskan bahwa Rakor tahun ini dibuat sebagai forum kerja intensif untuk sinkronisasi pemahaman, verifikasi data, dan penetapan revitalisasi satuan pendidikan 2026.
Ia memaparkan sejumlah capaian: 2.026 satuan pendidikan berhasil direvitalisasi sehingga ruang belajar lebih aman dan ramah anak, serta 17.057 lembaga menerima perangkat digital untuk mengurangi kesenjangan digital.
Menurut Tatang, kualitas pendidikan di daerah terpencil mulai menyusul daerah maju, menjadi modal penting menuju Indonesia Emas 2045.
Di bidang vokasi, 1.100 SMK telah menjadi SMK Pusat Keunggulan dengan dukungan Rp 390 miliar, sementara 450 SMK mendapatkan bantuan Teaching Factory.
Program PKK dan PKW juga diikuti puluhan ribu peserta dan memberi dampak besar pada peningkatan keterampilan masyarakat.
Di sisi lain, pendidikan inklusif juga menunjukkan kemajuan melalui 62.075 satuan pendidikan yang kini melayani lebih dari 203 ribu peserta didik berkebutuhan khusus dengan dukungan ratusan ULD.
Tatang menambahkan bahwa program Relawan Pendidikan membantu menjangkau anak usia sekolah yang tidak sekolah dan menjadi jembatan antara masyarakat dan layanan pendidikan.
