Bencana yang terjadi di Sumatra kembali memperlihatkan bagaimana iklim yang berubah serta kerusakan lingkungan berkontribusi besar terhadap meningkatnya risiko bencana. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk segera mempercepat modernisasi sistem peringatan dini, memperkuat infrastruktur, serta membenahi tata kelola risiko bencana agar lebih siap menghadapi kejadian serupa di masa depan.
Upaya tersebut perlu didukung dengan penataan ulang perencanaan wilayah berbasis kebencanaan, penyusunan kebijakan berbasis riset melalui pembaruan baseline bencana terkini, serta pemberian akses data yang memadai bagi para peneliti kebencanaan agar dapat memprediksi potensi bahaya secara lebih tepat.
“Bencana Sumatera disebabkan iklim dan kerusakan lingkungan. Indonesia perlu mempercepat modernisasi sistem peringatan dini, infrastruktur, dan tata kelola risiko bencana. Penataan ulang perencanaan wilayah berbasis kebencanaan, kebijkan berbasis riset dengan mengupdate baseline bencana terbaru. Kemudian bagi periset kebencanaan diberikan akses data yang dibutuhkan untuk memprediksi bencana tersebut.”
Dalam Seri Webinar ORKM Ketika Indonesia Diguncang Siklon Tropis: Pembelajaran Bersama dan Kesiapsiagaan pada Selasa 9 Desember 2025, Peneliti Pusat Riset (PR) Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Iwan Ridwansyah, menjelaskan bahwa negara-negara maju jauh lebih siap dalam menghadapi ancaman siklon.
“Negara maju sudah siap dalam menghadapi siklon karena memiliki teknologi tinggi, protokol standar, dan edukasi publik yang kuat,” ungkapnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat yang sudah memiliki sistem peringatan dini sangat maju, sementara Indonesia masih berada pada level sedang.
Penilaian tersebut sejalan dengan permasalahan evakuasi di Indonesia yang menurut Iwan belum berjalan konsisten. Ia menyoroti ketidakjelasan lokasi evakuasi serta penentuan shelter pengungsian yang masih belum sepenuhnya aman dari bencana.
“Dari sisi evakuasi ya kita tidak konsisten gitu evakuasinya ke mana, shelter untuk pengungsinya saja enggak jelas di mana. Memang pemda menempatkan shelter yang aman dari bencana? karena memang potensi bencananya itu belum dihitung secara detail. Beda dengan Jepang yang tersistem, dan Amerika yang terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Dalam hal infrastruktur, Iwan menambahkan bahwa kualitasnya sangat bergantung pada wilayah. Ia mencontohkan bahwa dengan curah hujan ekstrem seperti 411 mm per hari, pembangunan jembatan seharusnya mengikuti standar tersebut. Jika tidak, kerusakan bisa terulang dalam waktu sepuluh tahun ke depan, apalagi jika perhitungannya masih menggunakan standar 150 mm per hari.
Terkait pendanaan, Iwan menegaskan bahwa Indonesia menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk untuk riset mitigasi bencana. Menurutnya, koordinasi antarnegara ASEAN seharusnya diperkuat agar prediksi dan langkah mitigasi bisa dilakukan secara kolektif.
“Pendanaan kita sangat terbatas, harusnya termasuk pendanaan riset mitigasi bencana, ASEAN itu harusnya sudah saling berkomunikasi dengan baik, untuk memprediksi ataupun bagaimana ke depannya. Beda dengan Jepang dan Amerika Serikat tentunya sangat besar,” jelasnya.
Iwan juga memaparkan bahwa sistem peringatan dini (EWS) di negara maju jauh lebih canggih. Mereka memiliki radar cuaca resolusi tinggi untuk memantau intensitas hujan, kecepatan angin, dan posisi siklon secara real-time. Jepang memiliki satelit Himawari-8/9, Amerika menggunakan GOES, sedangkan Eropa mengandalkan Meteosat.
“Model prediksi siklon mereka juga berakurasi tinggi misalnya ECMWF di Eropa, GFS milik Amerika, dan JMA Model di Jepang. Dampaknya Masyarakat dapat menerima peringatan 2-5 hari sebelum siklon mendarat (landfall),” rincinya.
Lebih jauh, sistem evakuasi di negara maju telah didukung protokol baku dan simulasi rutin. Jepang dan Amerika, misalnya, melatih warga secara berkala dan menyediakan shelter anti-badai yang mampu menahan angin di atas 200 km/jam.
“Rute evakuasi dengan papan tanda standar internasional, dan sudah ditentukan sejak jauh sebelum bencana. Sistem SMS otomatis atau wireless emergency alert, semua telpon berbunyi saat peringatan dini dikeluarkan,” tuturnya. Selain itu, koordinasi antarinstansi mereka berjalan sangat cepat dan terstruktur.
“Mereka memiliki system komando terpadu, tim SAR khusus siklon, kendaraan amphibious, helikopter medis, dan logistik otomatis yang sudah dipindahkan ke wilayah rawan sebelum siklon tiba,” bebernya.
Sementara itu, Plt. Kepala ORKM BRIN, Luki Subehi, menegaskan bahwa rangkaian bencana di Sumatra dan berbagai wilayah lain menjadi pengingat pentingnya pembelajaran bersama serta kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi risiko bencana.
Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerawanan tinggi membutuhkan penguatan mitigasi bencana secara kolaboratif dan lintas disiplin agar dampak dan kerugian dapat ditekan di masa mendatang.
“Posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana menuntut kesiapan yang berkelanjutan. Peristiwa bencana yang terjadi, termasuk di Sumatra, menjadi pengingat bahwa ini bukan kondisi yang kita harapkan, tetapi realitas yang harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan dan sistem mitigasi yang kuat,” ujarnya.
Menurut Luki, mitigasi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Kajian dan pengembangan teknologi kebencanaan harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor agar tercipta solusi yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penyiapan respons darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Mitigasi bencana bukan hanya soal penanganan saat kejadian, tetapi juga mencakup aspek pemulihan, ekonomi. Kemudian ketangguhan mental dan sosial masyarakat pascabencana,” jelasnya.
