Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya pengelolaan pengetahuan sebagai pilar utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini disampaikan dalam Workshop Transformasi & Budaya Digital yang diikuti para ASN dari berbagai instansi secara daring.
Dalam pemaparannya, narasumber BRIN menjelaskan bahwa SPBE tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia, kebijakan, proses, dan terutama pengetahuan. Teknologi diposisikan sebagai alat, sementara pengetahuan menjadi cara bagi ASN untuk memanfaatkan alat tersebut secara efektif.
Disebutkan bahwa manajemen pengetahuan mampu mendorong layanan yang lebih efisien, mencegah hilangnya keahlian kritis akibat mutasi atau pensiun ASN, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan informasi. “Dengan proses dan keahlian yang kita miliki sebagai penggeraknya, manajemen pengetahuan memastikan layanan bisa lebih efisien,” ungkap pemateri.
Definisi Pengetahuan SPBE dan Jenisnya
Pengetahuan SPBE sendiri mencakup data, informasi, pengalaman, keterampilan, hingga pemahaman kontekstual yang digunakan ASN untuk menyelenggarakan layanan dan tata kelola pemerintahan secara efektif serta berkelanjutan.
Dua jenis pengetahuan utama dipaparkan:
-
Pengetahuan Eksplisit – pengetahuan yang sudah terdokumentasi dalam bentuk nyata seperti teks, gambar, suara, atau media audiovisual lainnya.
-
Pengetahuan Tacit – pengetahuan yang masih tersimpan dalam pikiran individu sebagai hasil pembelajaran dan pengalaman pribadi.
Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management/KM) kemudian menjadi siklus sistematis yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menggunakan, dan mengalihkan pengetahuan tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan SPBE sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan.
Dari Tacit ke Eksplisit: Prinsip Utama Artikel SPBE
Dalam sesi selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu prinsip penting dalam SPBE adalah transformasi pengetahuan dari bentuk implisit (tacit) ke eksplisit. Proses ini memungkinkan pengalaman individu terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh ASN lainnya.
Pemateri juga menampilkan Roadmap Transformasi Digital Pemerintahan yang menggambarkan perjalanan pemerintah dari era analog menuju digital government hingga GovTech, yang menekankan layanan inklusif, integrasi sistem, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
SPBE dan Unsur-Ungsur Pendukungnya
Sebagai penutup materi, peserta mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai konsep SPBE, yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik. Tiga tujuan utama SPBE antara lain:
-
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
-
Menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
-
Meningkatkan keterpaduan serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam ekosistem SPBE, terdapat berbagai unsur penting seperti manajemen perubahan, manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, manajemen layanan, manajemen SDM, hingga audit TIK. Seluruh unsur tersebut saling terhubung untuk memastikan transformasi digital berjalan optimal.
Workshop ini menegaskan bahwa pengelolaan pengetahuan bukan sekadar pendukung, tetapi fondasi yang memastikan keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Melalui dokumentasi pengetahuan, kolaborasi antar-ASN, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, SPBE diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan modern yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
